banner 728x250
Berita  

Terkesan Lambat, Masyarakat Mengeluh Pelayanan ATR/BPN Padang

banner 468x60

Padang, Sumatera Barat– Mengusung Motto Melayani, Profesional, Terpercaya, Kantor ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Padang mendapat keluhan dari masyarakat, karena terkesan lamban dalam pelayanan.

banner 336x280

Pasalnya, berbagai bentuk pengurusan sertifikat tanah masyarakat di kantor ATR/BPN Padang, ada indikasi “memperlambat” proses pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

Setidaknya, inilah keluhan Maslina, masyarakat yang tinggal di Sungain Hantu, Desa Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang terlihat seperti orang yang kecewa dan bingung ketika didekati oleh Media Facts Hukum.co.id di parkiran kantor ATR/BPN Padang, Rabu 20 Juli 2022,

Dikatakannya, hingga saat ini (Rabu 20 Juli 2022-red) permohonan surat keterangan pemberian hak milik perseorangan (SK PHMP) yang diajukan ke kantor ATR/BPN Padang belum keluar. Ironisnya, saat ditanya petugas di kantor ATR/BPN Padang,

Maslina selalu mendapat jawaban dan disuruh menunggu, padahal sudah delapan bulan sejak lamarannya diterima dengan menunjukkan bukti tembusan kepada Fact Hukum.co.id.

“Saya sudah mengajukan permohonan secara tertulis pada 16 November 2021 lalu, namun hingga saat ini (Rabu 20 Juli 2022-red) SK PHMP belum juga selesai. Setiap saya tanyakan ke kantor ATR/BPN tentang surat permohonan itu, petugas selalu memintaku untuk menunggu,
karena masih dalam proses,” kata Maslina menirukan ucapan petugas loket yang ditemuinya di kantor ATR/BPN Padang.

Untuk pengurus di kantor ATR/BPN Padang, Maslina juga telah menyetorkan dana sebesar Rp. 361.880 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk biaya jasa pemeriksaan tanah – panitia, lokasi Desa Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan lampiran surat pernyataan penguasaan fisik yang diterima Nuriani, pihak Padang Loket kantor ATR/BPN.

Saat dikonfirmasikan keluhan masyarakat ini kepada Sekretaris Kantor ATR dan BPN Padang, Destina NEP, Rabu 20 Juli 2022, Maslina juga menyampaikan hal yang sama.

“Tunggu dulu Pak, nanti kami informasikan,” kata Destina NEP sambil merekam data di fotokopi kuitansi dokumen komunitas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor ATR/BPN Padang Toni, SH yang hendak ditemui Fak Hukum.co.id, namun petugas keamanan Leni mengarahkannya ke loket pelayanan.

Anehnya, petugas loket pelayanan juga kaget saat ditemui wartawan dari Fact Hukum.co.id yang menanyakan keluhan masyarakat ini.

“Tidak di sini kalau mau konfirmasi masalah ini bisa bertemu dengan KTU atau Kepala Dinas. Tapi Kepala Kantornya lagi di Jakarta, sedangkan KTU di luar kota, kalau pegawainya tidak bisa. Jelaskan apa yang ditanyakan,” katanya.

Anehnya, belum lama ini Toni, SH, Kepala Kantor ATR/BPN Padang masuk ke dalam kantor, sementara baik satpam maupun petugas loket di bagian pelayanan kompak mengatakan kepala kantor hendak ke Jakarta.

Tampaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kantor ATR dan BPN Padang sudah berlangsung lama. Bahkan ada yang mengeluhkan surat permohonan tanahnya lebih dari setahun tidak keluar, apa yang salah dengan pelayanan di kantor ATR dan BPN Padang?.

Sedangkan untuk pengurusan sertipikat tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak dipungut biaya atau gratis, bagaimana realisasinya? (RN/DM).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published.