banner 728x250
Berita  

Restrukturisasi Sistem Perwakilan di Indonesia Masih Terbuka

banner 468x60

Moderator Webinar “Penataan Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia”, Dr. Asep Setiawan. Webinar ini diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Politik FISIP UMJ, Kamis (23/6/2022). (Foto: Istimewa).

banner 336x280

Jakarta – Wacana penataan ulang sistem pemilu, parpol dan parlemen merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dan demokrasi yang berkualitas akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Demikian beberapa pendapat dalam Webinar Restrukturisasi Sistem Perwakilan di Indonesia yang berlangsung pada Kamis (23/6/2022). Webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (Mipol FISIP UMJ)

Pembicara dalam webinar tersebut adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Anggota DPD Tamsil Linrung, Rektor UMJ Ma’mun Murod, dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik January Aquarta, dengan moderator Ketua Prodi Mipol FISIP UMJ.

Disebutkan bahwa setelah amandemen UUD 1945, sistem perwakilan yang dianut di Indonesia adalah sistem perwakilan dengan tiga lembaga perwakilan (sistem trikameral), yaitu MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda dan terpisah.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut akses yang lebih dekat antara pusat dan daerah, tampaknya DPD yang merupakan representasi daerah tidak memiliki kewenangan yang signifikan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan bahwa perubahan sistem perwakilan di MPR, DPR, dan DPD masih merupakan opsi yang terbuka, dan penyempurnaan seluruh kewenangan lembaga perwakilan tertuang dalam UUD.

Perubahan konstitusi telah diatur dalam Pasal 37 UUD, yang antara lain berbunyi “Usulan perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Sementara itu, anggota DPD Tamsil Linrung menyatakan, pihaknya sudah memiliki konsep amandemen konstitusi, dan amandemen tetap terbuka sepanjang syarat dipenuhi, yakni membutuhkan 237 suara dari 711 suara di MPR.

Namun, ia mencatat bahwa cara perubahan melalui amandemen bukanlah hal yang mudah. Salah satu penyebabnya adalah ketakutan akan munculnya bandar gelap yang antara lain menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Oleh karena itu gagasan amandemen ini sejak awal ditekankan sebagai amandemen terbatas dengan fokus pada penataan kebijakan negara serta fungsi dan kekuasaan MPR, DPR, dan DPD,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UMJ Ma’mun Murod menyampaikan amandemen tidak mudah dilakukan karena situasi politik saat ini sudah menemui jalan buntu.

Meski ruang amandemen masih terbuka, Rektor UMJ memperkirakan sudah ada berbagai agenda dengan kepentingan politik tertentu, dan usulan amandemen tersebut nampaknya tidak bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Selanjutnya, mahasiswa Mipol UMJ Januari Aquarta menyatakan perlunya membangun sistem parlementer dua kamar (bikameral) yang substantif antara DPR dan DPD yang kekuasaannya tidak hanya setara, tetapi juga saling menyeimbangkan dan mengontrol.

“Jika UUD 1945 diubah lagi, maka pasal tentang DPD setidaknya harus mengatur bahwa DPD juga diberi wewenang untuk membahas dan memutuskan semua RUU yang dibahas di DPR,” katanya. (Merah).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published.