banner 728x250
Berita  

PT. Perkebunan & Industri Adei Diduga Meninggalkan Kesepakatan dengan Orang Melayu Sakai Bengkalis

banner 468x60

Bengkalis, Riau – PT. Adei Plantation & Industry yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, telah beroperasi selama puluhan tahun, namun masih meninggalkan kesan buruk bagi masyarakat setempat.

banner 336x280

Pasalnya, kesepakatan antara masyarakat setempat dengan perusahaan PT. Adei Plantation & Industry, terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan KKPA yang disinyalir terabaikan.

Kesepakatan itu tertuang dalam hasil rapat yang diadakan pada 13 April 2000.

Dihadiri Kepala Kanwil Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Camat Mandau, Kepala Desa Penaso, Kepala Desa Tengganau, perwakilan masyarakat Melayu Sakai Bosnia, Kepala Lembaga Adat Mandau Drs. Fachuruddin dan perwakilan perusahaan Ir. Salfian.D.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 1800 hektar untuk masyarakat Melayu Sakai setempat dengan pola kemitraan.

Juga menjaga hutan konservasi di bantaran sungai Penaso seluas 200 hektar dan hasil pertemuan ditandatangani bersama.

“Surat perjanjian itu hanya kertas yang tidak berguna bagi perusahaan, pasalnya sampai saat ini belum ada perkebunan yang diperuntukkan bagi masyarakat sama sekali, bahkan hutan konservasi juga sudah ditebangi dan dijadikan pohon sawit.

Kemana semua pejabat dan mereka yang mewakili masyarakat setempat, mengapa tidak ada upaya tindak lanjut dan mempertanyakan kesepakatan yang dibuat.

Sangat mungkin mereka menerima uang secara sembunyi-sembunyi, sayang sekali mereka menikmati penderitaan orang lain jika itu adanya,” kata Mustar, warga Desa Muara Basung kepada awak media saat ditemui di kediamannya, Sabtu ( 25/09). /22).

Mustar juga mengaku sebagai salah satu saksi hidup yang mengetahui rencana pengembangan perkebunan sawit dengan pola KKPA dan juga anak setempat.

Ia juga sangat marah kepada Kepala Suku dan Ninik Mamak saat itu, yang menurutnya diduga sebagai penjilat dan pengkhianat terhadap masyarakat setempat.

Ditegaskannya lagi, karena tidak ada titik terang dari perusahaan, dengan semangat juang membela masyarakat pada 20 Mei 2012, dibentuk tim penyelesaian pola KKPA perkebunan Kelapa Sawit yang diketuai oleh Muhtar.

“Gendang perang menuntut hak warga setempat sudah dimulai dan kini persoalannya sudah sampai ke DPRD Provinsi Riau,” katanya.

(Hermansyah/Apansari)

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *