Berita  

Pemkot Bekasi Intensifkan Pemberantasan Mafia Tanah

KOTA BEKASI – Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati memimpin Upacara Peringatan HUT ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Senin (26/9/2022).

Turut hadir dalam acara tersebut Dandim 05/07 Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi serta perwakilan Camat dan Lurah se-Kota Bekasi.

Dalam acara ini, Reny Hendrawati membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto dengan tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang Cepat, Berkualitas dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan mengarah pada pelayanan publik yang transparan, cepat, efektif, dan efisien.

Dengan adanya program PTSL, kita mendapatkan lompatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pencapaian jumlah tanah yang terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum adanya program PTSL. Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah telah mencapai 81,6 juta bidang tanah atau setara dengan 64,7%. Untuk mencapai target 100% pada tahun 2025, strategi terbaik harus dikembangkan. Saya ingatkan pentingnya mengejar target PTSL, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari.

Untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, saya langsung turun ke lapangan di daerah untuk mengetahui secara langsung akar permasalahannya. Konflik tanah sering muncul karena ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, beberapa masalah dapat diatasi dengan skema Reforma Agraria dengan melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat. Target Redistribusi Lahan Tahun 2022 sebanyak 424.510 wilayah tersebut harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan.

Hingga saat ini Tanah Mafia sangat meresahkan masyarakat, masih banyak keluhan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membasmi Mafia Tanah sampai tidak ada lagi Mafia Tanah di muka bumi di Indonesia. Kalau masih berani tampil di Land Mafia, ayo gebug bareng. Untuk itu kita juga harus bersinergi dengan 4 pilar dalam pemberantasan Mafia Tanah antara lain; Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum dan Badan Peradilan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya dan penandatanganan MOU oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Pimpinan Cabang NU dan Ketua PD Muhammadiyah Kota Bekasi.

(Kwitansi/PR)

Exit mobile version