banner 728x250
Berita  

Pemkab Barut Gelar Rapat Pendataan Staf Non ASN

banner 468x60

Barito Utara – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barito) melalui Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat menggelar rapat koordinasi pendataan personel Non ASN, di gedung Antang Muara Teweh Balai, Sabtu (27/8/2022). ) kemarin.

banner 336x280

Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pemasyarakatan, Drg Dwi Agus Setijowati, Kepala Dinas Kesehatan H Siswandoyo, Kepala Badan KPSDM H Fakhri Fauzi, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, dan Pegawai Negeri Sipil di wilayah Utara. Pemerintah Kabupaten Barito.

Drg Dwi Agus mengatakan, rapat koordinasi pendataan personel Non ASN di lingkungan Pemkab Barito Utara sangat penting dilakukan dalam rangka pemerataan persepsi tentang tata cara penginputan data.

“Pertemuan ini sangat penting, karena menyangkut data yang akan diinput dan jenis dokumen pendukungnya serta kesesuaian dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan Kemenpan RB,” kata Dwi Agus.

Kepala BKPSDM Barito Utara Fakhri Fauzi mengatakan, pihaknya melakukan pemetaan Non-ASN di lingkungan/instansi masing-masing, bagi yang memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan dan diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. dengan ketentuan yang berlaku.

Dimana, kata dia, yang berstatus Kehormatan Kategori II (THK-2) yang terdaftar di database BKN dan Pegawai Non ASN yang pernah bekerja di Instansi Pemerintah, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan tidak melalui mekanisme tersebut. untuk pengadaan barang dan jasa baik dari perorangan maupun pihak ketiga.

Kemudian ia menjelaskan, diangkat sebagai yang terendah oleh kepala unit kerja, telah bekerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 56 ( lima puluh enam) tahun pada bulan Desember 2021.

Dikatakannya, penyampaian data Non-ASN antara lain pengisian NIK tenaga kerja Non-ASN atau Ex THK II, tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan, nomor dan tanggal SK, instansi penempatan, kode jabatan, nama lengkap dan pendidikan, jabatan, penandatanganan SK, pembayaran. Hal ini mengikuti persyaratan yang tercantum dalam lampiran I dan II Surat Menteri Pan RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022.

“Pencatatan data non-ASN menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, dan BKPSDM Kabupaten Barito Utara telah mendaftarkan admin untuk aplikasi tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Fakhri, untuk menjaga transparansi dan menghindari kecurangan dalam penyampaian data Non ASN, pimpinan instansi wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), apabila pimpinan instansi tidak menyampaikan Non ASN. data, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki personel Non-ASN. -ASN.

“Untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara,” pungkasnya. (@kebohongan/Tim).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published.