Berita  

Pasca maladministrasi, PKN melapor ke kepala desa

REMBANG – Akibat penolakan dan pengusiran kelompok PKN (Pemantau Keuangan Negara) saat berkunjung ke kantor desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah dengan maksud pengambilan Dokumen Desa atas Keputusan Komisi Informasi Jawa Tengah No. 018/ PTS-A/IV/2022 Tanggal 27 April 2022.

Berdasarkan rekaman video amatir warga pada 15 Juli 2022, PKN melaporkan Kepala Desa Sedan kepada Bupati Rembang melalui surat resmi nomor 01/LP/MALADMINISTRASI/PKN/VIII/2022 disertai salinan rekaman video kejadian tersebut. penolakan dan pengusiran PKN.
(VIDEO: PKN Digusur oleh Pemdes SEDAN

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Umum (Ketum) PKN sebagai Lembaga Anti Rasuah yang bermarkas di Jl. Caman Raya No.7 Jatibening, Bekasi angkat bicara, menyatakan benar pihaknya telah menyampaikan Laporan Maladministrasi Kepala Desa Sedan kepada Bupati Rembang dan ke beberapa lembaga negara lainnya.

“Pertama kami laporkan kepada Bupati selaku Stakeholder Kebijakan Daerah, tembusan juga kepada Gubernur, Ketua Komisi Informasi, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi Informasi Pusat, Menteri Dalam Negeri, Menteri KEMENDES , Kepala Inspektorat, Irjen DEPDAGRI, Kapolri, Kajari dan Ketua DPRD,” kata Ketum PKN, Rabu (10/8/2022).

Patar Sihotang, SH, MH menegaskan hal itu dilakukan oleh PKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 48 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, PP 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Kepala Desa Sedan juga melanggar PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Negara Komisi Informasi Jawa Tengah Keputusan No. 018/PTS-A/IV/2022 tanggal 27 April 2022.

“Kami tegaskan Surat Pemberitahuan PKN kepada Kepala Desa Sedan Nomor 01/EKSEKUSI/REMBANG/PKN/VII/2022 sebagai dasar hukum PKN melaporkan maladministrasi Kepala Desa Sedan kepada Bupati Rembang,” terang Ketua Umum PKN fakta Hukum.co.id.

Ia juga mengatakan, tindakan kepala desa yang diduga melakukan maladministrasi kepada bupati perlu ditindak tegas agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“PKN berharap Bupati Rembang memproses laporan perbuatan maladministrasi secara tegas dengan patuh untuk tetap memberikan Sanksi Administratif kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf F dan Pasal 9 Ayat 2 PP Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif sebagai peringatan kepada seluruh aparatur pemerintah untuk tidak melakukan PMH,” pungkasnya.

Pengarang : Mu’ti Hartono/ Sugito
Editor: Adunk

Exit mobile version