banner 728x250
Berita  

Ombudsman RI: Pentingnya pengaturan pembatasan distribusi, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi

banner 468x60

Tangerang – Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan potensi maladministrasi setelah melakukan kajian singkat terhadap Ombudsman dan menyikapi kondisi menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar serta revisi Perpres No. 191/2014 tentang Ketentuan Distribusi dan Harga Jual Eceran BBM. Demikian disampaikan Hery Susanto, Anggota Ombudsman RI, saat menjadi pemicu diskusi dengan topik “Implementasi MyPertamina dalam Penetapan Kuota dan Penyaluran BBM Bersubsidi” yang digelar secara hybrid oleh Lingkar Pemuda Nusantara pada Rabu (28/09/2022) di Fifo Cafe Resto Tangerang.

banner 336x280

Hery menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subsidi energi, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengamanatkan pemberian dana subsidi energi hanya untuk golongan masyarakat yang kurang mampu, Pasal 3 huruf f mengamanatkan agar pengelolaan energi ditujukan dalam meningkatkan akses energi. masyarakat miskin dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa dalam penetapan dan penetapan harga bahan bakar, pemerintah mempunyai tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu.

Menurut Hery, UU Energi dan UU Migas dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk dapat membatasi subsidi BBM, seharusnya pemerintah melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda empat dan jenis angkutan non umum. “Konsumen atau pengguna adalah orang yang menurut undang-undang berhak dan berhak menerima dan menikmati subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah. Sudah saatnya pemerintah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mengakses subsidi energi,” jelas Hery.

Berdasarkan peraturan tersebut, Hery menyebutkan beberapa potensi maladministrasi yang terjadi, yaitu: Pertama, pengabaian kewajiban hukum dengan memberikan subsidi yang tidak tepat sasaran atau pemberian kepada masyarakat yang dapat bertentangan dengan UU Energi, UU Migas dan lainnya. ketentuan perundang-undangan; Kedua, pemerintah tidak kompeten dalam mengidentifikasi masyarakat miskin yang berhak atas subsidi energi; dan ketiga, kelalaian, dimana pemerintah lalai, tidak segera menetapkan peraturan mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak atas Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus (JBKP) Pertalite.

“Dampak dari subsidi tidak tepat, akan mengurangi akses masyarakat miskin terhadap ketersediaan dan keterjangkauan energi, padahal tujuan subsidi energi adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin terhadap energi. Jangan sampai subsidi BBM yang berasal dari APBN diberikan secara tidak tepat dan dinikmati oleh orang-orang yang mampu,” kata Hery.

Selain itu, dalam pembahasan ini Ombudsman RI juga memberikan saran agar hanya kriteria sepeda motor dan kendaraan angkutan umum yang dapat menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite ke dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran dari Bahan Bakar Minyak. Sementara solar bersubsidi sudah diatur dalam Perpres, namun perlu diperjelas dan diperkuat pengawasannya dengan sanksi hukum yang lebih kuat. Karena sanksi hukumnya masih sebatas tindak pidana ringan.

Hery menjelaskan, berdasarkan Jumlah Satuan Kendaraan yang bersumber dari laman korlantas.polri.go.id, jumlah sepeda motor jauh lebih banyak dibandingkan mobil pribadi atau mobil penumpang, yakni 80,46 persen dan 15,64 persen, namun kendaraan angkutan umum masih menjadi primadona. alat transportasi. paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan volume didominasi oleh mobil pribadi atau mobil penumpang.

“Pemerintah setelah menaikkan harga pertalite dan solar bersubsidi, seharusnya mengeluarkan peraturan pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi pertalite melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, “jelas Heri.

Hadir dalam diskusi ini Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas BPH Migas Gumilar Achmad, Manajemen PT Pertamina Patra Niaga Sugeng (Vice President Retail Fuel Sales), Direktur Lingkar Pemuda Nusantara (LPN) Mufti Azmi Miladi, Asisten Ombudsman RI Saputra Malik, Pj Ketua Ombudsman Provinsi Banten Awidya Mahadewi, Pengamat Sosial Politik Fathorrahman Fadli, dan Akademisi UIN Jakarta Agus S Djamil. (Putra/Tim).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *