Berita  

Hadiri Rakor, Bupati Barut Jelaskan RDTR Muara Teweh

Jakarta – Bupati Barito Utara (Barut) Kalteng (Kalimantan Tengah), H Nadalsyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2022-2042 di Sheraton Grand Hotel Jakarta Gandaria City, Senin (26/26/2020). 9/2022).

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri pejabat dari Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, Papua Barat, Bupati Banggai, Kupang dan Bupati Sorong beserta jajarannya, serta pejabat kementerian terkait.

Bupati H Nadalsyah didampingi beberapa pejabat dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara antara lain Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala PUPR, Kepala Perkim, Kepala DLH, Kepala Pemerintahan dan Kepala Hukum.

Bupati Barito Utara, H Nadalsyah dalam paparannya menyampaikan bahwa Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah tertua di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan jumlah penduduk di Wilayah Perkotaan Muara Teweh pada tahun 2020 tercatat sebanyak 64.684 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk kepadatan 11 orang. /Ha dengan luas total ± 5.872,37 Ha.

“Kota Muara Teweh merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara geografis dekat dengan lokasi calon IKN di Provinsi Kalimantan Timur,” jelas H Nadalsyah.

Nadalsyah menjelaskan, dalam isu strategis penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan, Kota Muara Teweh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Daerah (PKW), juga ditetapkan sebagai kawasan strategis, dilewati oleh jaringan jalan nasional.

“Sekaligus sebagai penunjang rencana lokasi IKN menjadi kawasan andalan nasional dengan sektor unggulan antara lain perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutanan, migas.

Adanya kawasan hutan yang mulai terhimpit oleh kegiatan budidaya (pembangunan) atau alih fungsi lahan sehingga menyebabkan degradasi lingkungan,” kata bupati.

Dalam rangka penataan ruang dan mewujudkan Muara Teweh sebagai kota berkelanjutan, pusat pelayanan publik dan kesehatan, pusat industri hasil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pertambangan, serta didukung dengan adanya simpul-simpul transportasi.

Bupati berharap mendapatkan masukan atas keterpaduan kebijakan nasional dan daerah yang diakomodasi dalam penyusunan RDTR dan RDTR sebagai perangkat kendali yang dapat berfungsi untuk mitigasi potensi bencana di Wilayah Perkotaan Muara Teweh.

“Kami berkomitmen untuk menetapkan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Teweh sebagai peraturan daerah paling lambat satu bulan setelah surat persetujuan substansi diterbitkan,” kata H Nadalsyah. (@kebohongan/Pro).

Exit mobile version