banner 728x250
Berita  

DPRD Kabupaten. Dengar Pendapat Bangka Barat Penetapan Biaya Jasa Kalibrasi Ulang di Kota Bekasi

banner 468x60

BEKASI – Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dalam rangka studi banding penetapan Retribusi Jasa Kalibrasi Ulang di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kamis (29 /09/22).

banner 336x280

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Herwanto menjelaskan rombongan yang dibawa beserta maksud dan tujuannya datang.

“Kami datang untuk menanyakan nasib retribusi metrologi sejak peraturan terbaru menghapuskan retribusi Jasa Rekalibrasi, padahal menurut kami terlalu terburu-buru karena anggaran di instansi terkait cukup kecil,” ujarnya.

Menurutnya, masalah kalibrasi ulang harus dibenahi untuk Kabupaten Bangka Barat, mengingat banyak faktor seperti kurangnya persiapan, sumber daya manusia, timbangan alat berat yang tidak dikuasai pemerintah daerah.

“Bagaimana dengan tekad di Kota Bekasi, sudah sejauh mana metrologi berdiri di Kota Bekasi, semoga sharing ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat,” jelasnya.

Bergantian pada acara tersebut, Kepala Metrologi Disdagperin, Yusuf Gozali memberikan penjelasan tentang terbentuknya Metrologi di Disdagperin.

“Sedikit tentang metrologi pada awal terbentuknya tahun 2015 berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) kemudian pada tahun 2017 struktur organisasi berubah menjadi bidang metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelasnya.

Di bidang Metrologi, hampir setiap hari mereka memberikan layanan kalibrasi ulang kepada masyarakat, pengujian Barang Dalam Kemasan (BDKT).

“Tugas kita melindungi konsumen dengan melihat kesesuaian komposisi dengan kandungan seperti aneka produk mi instan, minyak goreng dan minuman dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Yusuf juga menambahkan, Perda Metrologi masih digunakan pada tahun 2014 menunggu Peraturan Pemerintah yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

“Ada sekitar 90 SPBU yang sudah terkalibrasi ulang, dan untuk saat ini Kota Metrologi Bekasi masih memiliki kewajiban memberikan retribusi. Namun, akan dikatakan paling lambat 1 Januari 2024, kami berusaha untuk ajukan studi banding lagi karena masih dianggap perlu untuk membantu biaya operasional,” pungkasnya.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama dan tukar menukar cinderamata antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kabupaten Bangka Barat. (Dro)

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *