banner 728x250
Berita  

DPRD Gelar RDP Bersama Empat Perusahaan Terkait Sampah dan Ketenagakerjaan

banner 468x60

Barito Utara, Kalimantan Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait permasalahan persampahan, ketenagakerjaan dan air bersih dengan empat perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kecamatan Lahei Barat, di Aula Rapat Kantor DPRD setempat, Rabu (10/8)/2022).

banner 336x280

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Parmana Setiawan itu dihadiri puluhan anggota DPRD lainnya. Dari pemerintah daerah, ada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Barut, Kabag LH, Camat Lahei Barat, Lurah Jangkang Baru, Lurah Nihan Hulu, Lurah Luwe Hulu, Lurah. Desa Luwe Hilir, Pimpinan/Perwakilan Pengurus Perusahaan serta masyarakat dari sejumlah desa di Kecamatan Lahei. Barat.

Dari sidang tersebut, ada 7 (tujuh) poin kesimpulan, yaitu:

1. Dugaan pencemaran air:

sebuah. Sungai Jabung menjadi tanggung jawab PT. Nusantara Arsy,
b. Sungai Liang dan Manuhang menjadi tanggung jawab PT. Di Idi dan PT. Victor Dua Tiga Mega.
c. Sungai Pukuh merupakan tanggung jawab PT. Permata Indah Sinergi.
d. Sungai Palili menjadi tanggung jawab PT. Pada Idi. Memulihkan dan mengelola kualitas air sungai agar memenuhi
baku mutu lingkungan.

2. Kebutuhan air bersih masyarakat Desa Jangkang Baru menjadi tanggung jawab PT. Arsy Nusantara dengan mengebor sumur tanpa menggunakan dana CSR.

3. Jalan pertanian yang rusak akan diganti oleh PT. Arsy Nusantara sesuai dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Jalan kecamatan sepanjang 700 meter dari Desa Luwe Hilir ke Luwe Hulu segera direalisasikan sesuai berita acara yang disepakati Perusahaan yang dikoordinasikan oleh PT. Pada Idi.

5. Rekrutmen pegawai berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan melaksanakan Laporan Wajib Kerja Perusahaan (WLKP) ke Disnaker setempat.

6. Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara akan turun ke lapangan pada 11 Agustus 2022.

“Terakhir, poin ketujuh adalah semua perusahaan menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelatihan atau pelatihan bagi anggota masyarakat non terampil,” kata Parmana Setiawan saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat. (@berbohong).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published.