banner 728x250
Berita  

Diduga soal proyek itu, kejaksaan mendatangi Kantor Satker PJN Sumbar

banner 468x60

Padang – Sumatera Barat – Kantor Satuan Kerja (Satker) Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumbar, dikunjungi Kejaksaan Tinggi Sumbar. Sekitar tiga orang jaksa terlihat di kantor yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman Padang, Senin (21/11).

banner 336x280

Kehadiran JPU di kantor Satker PJN Wilayah 1 Sumbar menjadi perhatian para staf dan tamu di kantor tersebut. Kehadirannya diduga terkait proyek yang sedang dikerjakan PUN Wilayah 1 Sumbar.

Dari sejumlah pegawai yang ditanya tentang kedatangan JPU tersebut mengaku tidak mengetahui untuk apa JPU datang ke kantor Satker PJN Wilayah 1 Sumbar.

“Saya tidak tahu kejaksaan di sini (kantor Satker-red) ada apa. Mungkin ada hal-hal penting yang dikoordinasikan dengan Kasatker,” ujarnya.

Bahkan kedatangan jaksa juga didokumentasikan oleh tamu di kantor Satker. Yudi LSM API yang ada di kantor Satker PJN Wilayah 1 Sumbar. “Ini belum pernah terlihat oleh kejaksaan yang datang ke kantor Satker PJN Sumbar, jadi kita tangkap saja,” ujarnya.

Sejumlah pertanyaan muncul dari benak mereka yang menyaksikan JPU, Kasatker dan kontraktor dari Wika keluar dari kantor Satker PJN Wilayah 1 Sumbar.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2022 ada proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumbar yakni proyek preservasi batas jalan Baso Kota Payakumbuh yang dihentikan.

Sementara kontraktor telah mencairkan uang muka tetapi pekerjaan tidak pernah dilakukan. Benarkah kedatangan kejaksaan di kantor “yang dikomandoi” Masudi itu diduga terkait masalah proyek jalan di Satker PJN Wilayah 1 Sumbar?

Saat dikonfirmasi langsung kepada Masudi, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Sumbar, melalui WhatsApp-nya, Senin siang pukul 12.50 WIB, mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumbar sudah datang ke kantornya untuk membahas Bantuan pekerjaan PJN Paket 1.

Masudi mengatakan, bantuan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Sumbar tidak untuk seluruh paket yang ada di Satker PJN Wilayah 1 Sumbar, melainkan hanya untuk paket jalan Teluk Tapang yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat. “Untuk paket Teluk Tapang,” jelas Masudi.

Saat ditanya apakah ada masalah dengan paket Teluk Tapang yang membutuhkan pendampingan dari kejaksaan, Masudi singkat menjawab tidak ada.

Namun ketika disampaikan bahwa tidak ada bantuan proyek dari kejaksaan karena kejaksaan membubarkan TP4D, “Ini bukan TP4D” jawab Masudi.

Apakah bantuan kejaksaan itu merupakan permintaan dari Kasatker atau dari pihak kontraktor, hingga berita ini diturunkan, Masudi belum memberikan jawaban.

Kepala Kejati Sumbar, Fifin Suhendra, SH. MH yang membenarkan hal tersebut, Selasa (22/11) membenarkan adanya bantuan dari Kejati Sumbar untuk paket Satker PJN Wilayah 1 Sumbar.

“Memang itu bantuan dari DATUN atas permintaan Kasatker. Bantuan terkait urusan administrasi dan teknis yang berjalan di tahun anggaran ini. Itu permintaan Kasatker. Dan bantuan itu untuk pekerjaan anggaran tahun ini, bukan pekerjaan tahun lalu,” kata Kasipenkum.
(RN/DM)

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *