Berita  

Diduga Fiktif, PKN Laporkan Dana BOS LPJ SD Negeri ke Polda Jateng

REMBANG – Melalui proses penelaahan yang panjang, termasuk penelitian dan investigasi mendalam terhadap keberadaan dokumen Laporan Pertanggung jawaban Negara (LPJ) SD yang diperoleh Badan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) dari Permohonan Informasi Publik sebelumnya.

Sehingga patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum (TIPIDKOR) oleh sebuah Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah Kabupaten Rembang – Jawa Tengah dan hal tersebut telah dilaporkan ke POLDA TENGAH.

Terkait pelaporan resmi PKN kepada Kapolda Jateng, Mu’ti Hartono membenarkan telah menyerahkan Surat Pelaporan PKN Nomor: 01/LP/DANA BOS/POLDA/PKN/XI/202 di Mabes Polri kemarin, Kamis (24/11/22).

Melalui sambungan telepon, hal tersebut dibenarkan oleh PKN melalui Patar Sihotang yang mengatakan bahwa Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIDKOR) telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.

“Dasar hukum laporan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) karena telah terpenuhi unsur korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,” ujarnya.

Dimana hal tersebut dilakukan oleh PKN mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 22 Mei 2019,” lanjutnya.

“Termasuk Penelaahan Dokumen berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2010 tentang Manajemen Sekolah,” jelas Patar Sihotang.

“Dan Penyidikan PKN berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud No.8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Pendidikan melalui sipLah banyak ditemukan dugaan penyimpangan ,” dia berkata.

Dimana dalam rumusan kajian masalah, patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rembang atas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan modus belanja fiktif dan mark-up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara, harus diungkap secara hukum tuntas,” pungkasnya dan berharap Ketua Umum PKN itu segera berakhir. (Sugito/Saiyful)

Exit mobile version