banner 728x250
Berita  

Dianggap Kontradiksi Terkait Keputusan tersebut, PKN Akan Gelar Demo di Kantor KI Jatim

banner 468x60

JAWA TIMUR – Sebelumnya sengketa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 antara Pengawas Keuangan Negara (PKN) dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya telah diselesaikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui surat keputusan nomor: 45/l/KI- Provinsi Jawa Timur-PS-A/2023.

banner 336x280

Namun, putusan KI di Provinsi Jawa Timur itu dinilai PKN kontradiktif, karena tidak sesuai dengan logika hukum yang berkeadilan.

Karena dalam putusannya Komisi Informasi Provinsi Jatim menyatakan bahwa semua permintaan informasi publik yang diminta PKN terbuka untuk umum, namun tidak diberikan dalam bentuk hard copy.

Demikian disampaikan Ketua PKN melalui sambungan seluler kepada Fak. Hukum.co.id usai menerima dan menelaah secara seksama surat keputusan penyelesaian sengketa UU No 14 Tahun 2008 terhadap PTUN Surabaya, Rabu (18/ 01/23).

“Putusan tersebut dianggap bertentangan karena tidak sesuai dengan logika pertimbangan hukum dan logika kemanusiaan yang tertuang jelas dalam alinea [5.3] [5.4] pada Poin [5] gugus kalimat [5.2]kata Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi itu.

Intinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memerintahkan termohon untuk memberikan dokumen hanya berupa soft copy dan show saja.

Tapi mereka tidak memberikan hard copy dokumen-dokumen yang dimaksud dalam pengajuan awal PKN,” jelas Patar penuh kekecewaan.

Sementara itu, PKN menuliskan permintaan informasi publiknya dengan jelas, bahwa dokumen yang diminta berupa Soft Copy dan Hard Copy.

Diantaranya terkait dengan dokumen kerangka kerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 antara lain dokumen informasi tentang laporan barang milik negara dan daftar kekayaan negara, namun tidak diberikan seperti yang diharapkan,” jelas Ketua Pengadilan. PKN.

“Termasuk permohonan Kerangka Acuan Informasi Publik (KAK) Tahun 2018 s/d 2021, DIPA 2018 s/d 2021, serta permohonan dokumen RUP 2018 s/d 2021 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga untuk menuntut keputusan yang adil atas maksud dan tujuan lahirnya UU No 14 Tahun 2008,” jelasnya.

Patar menginstruksikan utusan PKN di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melakukan demo besar-besaran di Kantor IC Provinsi Jatim, Selasa depan. Sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa yang sombong,” pungkas dan harap Ketua PKN dalam arahannya.

Pengarang : Saiful/Sugito)

Editor: (H. Ikatan)

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *