banner 728x250
Berita  

500 Peserta DPS Hadiri Workshop Pra Ijtima Sanawi

banner 468x60

DPS Asuransi, reasuransi, dan pensiun syariah mendengarkan penjelasan terkait fatwa baru DSN-MUI terkait asuransi syariah pada 23 September 2022 (Foto: Istimewa).

banner 336x280

Jakarta – Tidak kurang dari 500 Dewan Pengawas Syariah (DPS) seluruh Indonesia dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Usaha Syariah (LBS) dan Lembaga Ekonomi Syariah (LPS) menghadiri workshop Pra Ijtima’ Sanawi yang berlangsung 21-28 September 2022 di Jakarta.

Selain DPS, Pakar Syariah Pasar Modal (ASPM) juga hadir sebagai peserta pada forum tahunan dalam rangka sosialisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi terbaru terkait keuangan syariah dan bisnis, selain membahas isu-isu yang sering muncul di bawah pengawasan syariah di LKS/LBS/LPS.

Pada acara Pra Ijtima’, Pengurus Pusat MUI seperti Wakil Ketua Umum MUI, Dr. Buya Anwar Abbas dan Dr. KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Halal dan Syariah KH Sholahudin Al Aiyub, Ketua Umum MUI MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Dr. KH. Cholil Nafis, dan Sekjen MUI Dr. Buya Amirsyah Tambunan.

Sementara itu, pembicara dari regulator antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dalam forum ini memaparkan regulasi terkini terkait LKS/LBS/LPS.

Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI Prof Dr Jaih Mubarok mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat MUI yang telah membuka acara dan menyampaikan amanahnya di forum sebagai bekal yang sangat berharga bagi DPS/ASPM

“Kami juga berterima kasih kepada narasumber dari regulator yang telah memberikan informasi regulasi terkini terkait DPS/ASPM,” ujar Prof. Dr. Jaih Mubarok.

Ia juga menjelaskan bahwa dari Workshop Pra Ijtima Sanawi DPS LKS/LBS/LPS, ada beberapa kesimpulan yang diberi nama “Resolusi Matraman” diantaranya:

Pertama, secara internal DSN-MUI perlu terus melakukan penataan organisasi dan peningkatan kompetensi agar fatwa-fatwa yang disahkan mampu memberikan solusi makhaharij Fiqhiyyah terhadap apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah.

Kedua, DSN-MUI sebagai KBL (Komisi, Badan dan Lembaga) di bawah MUI untuk terus menjaga kepercayaan dan harapan masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan secara transparan dan sebaik mungkin, sehingga secara kultural masyarakat menerima. dan membutuhkan MUI termasuk KBL di bawah ini.

Ketiga, DPS sebagai perangkat eksternal DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan Fatwa dan keputusan DSN-MUI tentang LKS/LBS/LPS terus meningkatkan kapasitas dan menjaga integritas.

Keempat, DPS pada Workshop Pra Ijtima’ Sanawi berpandangan bahwa diperbolehkannya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) di perbankan syariah dan dalam kegiatan UUS lainnya adalah:

sebuah. tahapan proses pembelajaran Islam, atau dalam istilah kurma tasyri, adalah tadarruj fi tathbiq al-Syariah, dan

b. bersifat sementara dan harus memiliki batas waktu. Jika UUS ini tidak memiliki batas waktu, maka melanggar kaidah tadarruj fi tathbiq al-Syariah dan menjadi tidak wajar/tidak rasional (ghair al ma’qul).

Resolusi Matraman akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, dan DSN-MUI akan mengadakan sosialisasi Fatwa DSN-MUI terbaru kepada seluruh DPS dan Direksi/Pengurus LKS, LBS dan LPS (sekitar 1000 orang) pada Kamis 27 Oktober 2022 secara online.

Sedangkan Ijtima’ Sanawi DPS 2022 akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 1-2 Desember 2022. “Insya Allah Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Ma’ruf Amin akan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut, ” kata Jaih. (Merah).

banner 336x280
banner 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *